Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pasuruan Nomor 20 Tahun 2025

Peraturan Wali Kota ini ditetapkan sebagai pedoman operasional pola tata kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kota Pasuruan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme pelayanan kesehatan, akuntabilitas pengelolaan dana, serta optimalisasi pemanfaatan sarana melalui penerapan praktik bisnis yang sehat.

Secara substansial, peraturan ini mengatur kelembagaan BLUD Puskesmas yang mencakup delapan Puskesmas di Kota Pasuruan. Pemerintah Daerah bertindak selaku pemilik BLUD yang berwenang menetapkan pejabat pengelola, dewan pengawas, serta menyetujui rencana strategis dan anggaran. Struktur organisasi BLUD Puskesmas terdiri dari pejabat pengelola (pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis) serta pegawai. Pemimpin BLUD Puskesmas memiliki kewenangan sebagai kuasa pengguna anggaran/barang dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Kesehatan.

Sistem tata kelola pelayanan kesehatan diatur melalui sistem klaster yang terintegrasi, meliputi klaster manajemen, klaster kesehatan ibu dan anak, klaster kesehatan dewasa dan lanjut usia, klaster penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan, serta klaster dukungan pelayanan lintas klaster. Selain itu, peraturan ini mengatur mengenai prosedur kerja, pengelompokan fungsi, serta mekanisme pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Wali Kota, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta Satuan Pengawas Internal untuk memastikan efektivitas dan mutu pelayanan kesehatan.