Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 223/PMK.011/2012

(-)

Peraturan Menteri Keuangan ini bertujuan untuk memberikan dukungan kelayakan finansial pada proyek kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. Dukungan ini diberikan dalam bentuk kontribusi fiskal atas sebagian biaya konstruksi untuk meningkatkan kelayakan finansial proyek yang sudah layak secara ekonomi. Peraturan ini mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta menetapkan kriteria proyek yang berhak menerima dukungan. Proyek harus memenuhi kelayakan ekonomi, menerapkan prinsip pengguna membayar, dan memiliki total biaya investasi minimal seratus miliar rupiah. Selain itu, proyek harus dijalankan oleh badan usaha yang ditetapkan melalui lelang terbuka dan kompetitif. Dukungan kelayakan ini bertujuan untuk meningkatkan minat dan partisipasi badan usaha serta memastikan pengadaan proyek sesuai kualitas dan waktu yang direncanakan.

1. Pemberian Dukungan Kelayakan untuk Proyek Kerja Sama yang sudah melaksanakan tahap Pra Kualifikasi sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri ini dapat dilanjutkan prosesnya dengan mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

(-)