Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2016

Peraturan Menteri ini menetapkan pedoman nomenklatur perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan transmigrasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Bentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan transmigrasi adalah Dinas. Nomenklatur untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota adalah Dinas Transmigrasi, yang dapat berdiri sendiri atau digabung dengan urusan pemerintahan lainnya. Dinas Transmigrasi diklasifikasikan menjadi tipe A, B, dan C berdasarkan intensitas urusan pemerintahan. Susunan organisasi Dinas Transmigrasi berbeda-beda berdasarkan tipenya, meliputi sekretariat, bidang, subbagian, dan seksi. Tugas dan fungsi Dinas Transmigrasi mencakup perencanaan kawasan transmigrasi, pembangunan kawasan transmigrasi, penataan persebaran penduduk, dan pengembangan kawasan transmigrasi, dengan memperhatikan fungsi daerah asal transmigran, daerah tujuan transmigran, dan daerah asal yang juga sebagai daerah tujuan.