[{"_1":2,"_132":-5,"_133":-5},"loaderData",{"_3":4,"_36":37,"_38":39},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9,"_10":11,"_12":13,"_32":33,"_34":35},"locale","id","session","skin","neptunus","ssoEnabled",true,"ENV",{"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27,"_28":29,"_30":31},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-Utk0Sjf97WJDzPZp","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","sentryTrace","8ad32626c52d53d2ae05cfc3a28e2b93-3f41303da680ee74","sentryBaggage","sentry-environment=production,sentry-public_key=4ccbe4391cfa90b0d1dd7cac9f108b9f,sentry-trace_id=8ad32626c52d53d2ae05cfc3a28e2b93,sentry-org_id=4511369588899840","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_40":41,"_42":43,"_131":127},"regulationId","361c7186-6a6e-41f8-ab04-33a4cf262ef3","regulationData",{"_44":41,"_45":46,"_128":-5,"_129":130},"regulation_id","overview",{"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_55":56,"_57":58,"_59":60,"_61":62,"_67":68,"_69":70,"_74":75,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":-5,"_92":-5,"_93":-5,"_94":-5,"_95":-5,"_96":97,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":-5,"_126":127},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154 Tahun 2023 tentang Penundaan Atau Pengangsuran Utang Di Bidang Kepabeaan Dan Cukai","short_title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154 Tahun 2023","number","154","year","2023","published_date","2023-12-27","effective_date","2024-02-28","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":60,"_63":64,"_65":66},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_6":68,"_63":71,"_72":73},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[76],{"_6":77,"_63":78,"_65":-5},"6eed5ed3-359c-4453-a0bd-cc3a5bab34a2","Kepabeanan & Perdagangan Internasional","tags",[],"sectors","location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penundaan Atau Pengangsuran Utang Di Bidang Kepabeaan Dan Cukai","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

bea-cukai
2023
Peraturan Menteri Keuangan NO. 154, BN.2023 (1059)/56 hlm
Peraturan Menteri Keuangan TENTANG Penundaan Atau Pengangsuran Utang Di Bidang Kepabeaan Dan Cukai
ABSTRAK:	\n \n a. \tbahwa ketentuan mengenai penundaan pembayaran utang \tbea masuk, bea keluar, dan/ atau sanksi administrasi\t ben.ipa denda telah diatur dalam Peraturan Menteri\t\tKeuangan Nomor 122/PMK.04/2017 tentang Penundaan\tPembayaran Utang Bea Masuk, Bea Keluar, dan/ atau Sanksi Administrasi Berupa Denda;\r\nb. \tbahwa ketentuan mengenai tata cara pengangsuran pembayaran\ttagihan utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya,\t\t kekurangan cukai, dan/ atau sanksi administrasi\t berupa denda di bidang cukai telah diatur dalam \tPeraturan Menteri Keuangan Nomor\r\n116/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pengangsuran Pembayaran Tagihan Utang Cukai yang Tidak Dibayar pada Waktunya, Kekurangan Cukai, dan/atau Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Cukai;\r\nc. \t\tbahwa untuk optimalisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, \tdan cukai, serta memberikan kemudahan dalam pembayaran\t\t\tutang bea masuk, bea keluar, cukai, dan/ atau sanksi administrasi berupa denda, Peraturan Menteri\t\tKeuangan Nomor 122/PMK.04/2017 tentang Penundaan\t\tPembayaran Utang Bea Masuk, Bea Keluar dan/ atau Sanksi Administrasi Berupa Denda dan Peraturan\t\tMenteri Keuangan Nomor 116/PMK.04/2008 tentang \t Tata Cara Pengangsuran Pembayaran Tagihan Utang \tCukai yang Tidak Dibayar pada Waktunya, Kekurangan\t\t\t Cukai, dan/ atau Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Cukai perlu diganti; \r\nd. \t\tbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\t dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk \trhelaksanakan ketentuan Pasal 37 A ayat (4) Undang-Undang\t\t\tNomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan\t\tatas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang \t Kepabeanan dan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang\t\tNomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana\t\t\ttelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan,\t\t\tperlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan\ttentang Penundaan atau Pengangsuran Utang di Bidang Kepabeanan dan Cukai;\r\n\r\n \n Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, \tUndang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997,Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, pengajuan permohonan, penelitian, persetujuan atau penolakan, jaminan, skema penundaan dan pengangsuran, pembayaran awal, berlakuknya keputusan dan akibat hukum, monitoring dan evaluasi, pengelolaan penundaan atau angsuran secara elektronik, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2024. \n Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pengangsuran Pembayaran Tagihan Utang Cukai yang Tidak Dibayar pada Waktunya, Kekurangan Cukai, dan/ atau Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Cukai dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.04/2017\r\ntentang Penundaan Pembayaran Utang Bea Masuk, Bea Keluar, dan/atau Sanksi Administrasi Berupa Denda dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.\r\n \n 56 hlm \n \n

","regulatory_relationship","scope_and_parties","policy_content","transitional_provisions","sanctions","revokes",[98,104],{"_99":100,"_101":102,"_44":103},"text","PMK No. 122/PMK.04/2017 tentang Penundaan Pembayaran Utang Bea Masuk, Bea Keluar, Dan/Atau Sanksi Administrasi Berupa Denda","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/112813/pmk-no-122pmk042017","76d817fb-5d32-45dd-ba49-d5bf21c03713",{"_99":105,"_101":106},"Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pengangsuran Pembayaran Tagihan Utang Cukai yang Tidak Dibayar pada Waktunya, Kekurangan Cukai, dan/ atau Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Cukai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","pdf_url","/proxy/pdf?id=361c7186-6a6e-41f8-ab04-33a4cf262ef3","notFound","actionData","errors"]