[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","3592793f-cbfd-4118-8ad0-924f2339fae5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_64":65,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":-5,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2009 tentang GARIS SEMPADAN JALAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Selayar No. 8 Tahun 2009","number","8","year","2009","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":63},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[66],{"_6":67,"_53":68,"_55":-5},"9f8e0348-e454-4767-afe0-258145c0963d","Lalu Lintas & Prasarana Jalan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar","place_of_enactment","Benteng","theme","GARIS SEMPADAN JALAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

garis sempadan
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2009/NO.8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG GARIS SEMPADAN JALAN
ABSTRAK:	\n \n Dengan semakin meningkatnya pembangunan\r\nberbagai sektor telah mendorong peningkatan arus mobilisasi\r\nekonomi dan sosial yang memerlukan prasarana fisik jalan\r\nyang makin memadai, serta upaya-upaya pengamanan dan\r\npenertiban prasarana fisik jalan agar pemanfaatannya lebih\r\nberdaya guna dan berhasil guna;\r\nb. bahwa upaya pembangunan dan pengembangan sistem\r\njaringan jalan menghadapi berbagai hambatan terutama\r\nakibat keberadaan dan perkembangan bangunan-bangunan\r\npada ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan\r\nterganggunya ruang pengawasan jalan serta posisinya kurang\r\nmenjamin pengembangan pembangunan jalan. \n 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi \r\n2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana \r\n3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman \r\n 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung \r\n5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan \r\n 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah \r\n7. Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan \r\n8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang \r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung \r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan \r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota \r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah \r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan \r\n14. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 21 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Selayar \r\n 15. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 5 Tahun 2007 tentang Bangunan Gedung \r\n16. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar \r\n17. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar \r\n \n GARIS SEMPADAN JALAN \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 25 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor Tahun 2007 tentang Garis Sempadan Jalan","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang garis sempadan jalan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Latar belakangnya adalah peningkatan pembangunan yang memerlukan prasarana jalan yang memadai serta upaya pengamanan dan penertiban jalan. Tujuannya adalah untuk menjaga kelestarian fisik dan fungsi jalan, menciptakan lingkungan yang serasi dan tertib, serta mengamankan pemanfaatan jalan dari kegiatan mendirikan bangunan di pinggir jalan.

Ketentuan substansial meliputi:

Penetapan garis sempadan jalan untuk Jalan Kabupaten (1,5 meter), Jalan Desa (1 meter), dan Jalan Lingkungan (0,75 meter), diukur dari tepi badan jalan terendah.
Pemanfaatan ruang sempadan jalan memerlukan izin dari penyelenggara jalan, dengan tata cara perizinan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.
Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan ruang jalan.
Setiap orang atau badan hukum dilarang mendirikan bangunan atau pagar yang melanggar ketentuan jarak garis sempadan jalan.

Peraturan ini juga memberikan wewenang kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam penyelenggaraan jalan.

","transitional_provisions","1. Bangunan di atas persil tanah masyarakat yang telah berdiri dan memiliki surat Izin Mendirikan Bangunan sebelum Peraturan Daerah ini diberlakukan, dikecualikan dari Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap orang atau Badan Hukum yang melanggar ketentuan Pasal 5, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF SELAYAR ISLANDS REGENCY
NUMBER 8 OF 2009
CONCERNING
ROAD BOUNDARY LINES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SELAYAR ISLANDS,

\n\n \n \n

Considering:

that with the increasing development of various sectors, it has encouraged an increase in the flow of economic and social mobilization which requires increasingly adequate physical road infrastructure, as well as efforts to secure and control physical road infrastructure so that its utilization is more efficient and effective;
that efforts to develop and expand the road network system face various obstacles, especially due to the existence and development of buildings in the road supervision area which disrupt the road supervision area and their position does not guarantee the development of road construction;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a

","pdf_url","/proxy/pdf?id=3592793f-cbfd-4118-8ad0-924f2339fae5","actionData","errors"]