Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2017

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mengatur tata cara penyesuaian/inpassing, pelaksanaan uji kompetensi, dan penetapan kebutuhan dalam rangka penyesuaian/inpassing Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek. Latar belakang kebijakan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (6) dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016. Ketentuan substansial dari peraturan ini mencakup syarat pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek, yang meliputi status sebagai PNS, batas usia, integritas, kesehatan, pendidikan minimal, pengalaman di bidang Kekayaan Intelektual, prestasi kerja, dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin. Proses pengangkatan dilakukan melalui permohonan yang diajukan oleh atasan langsung kepada Menteri, dengan verifikasi dokumen dan uji kompetensi sebagai bagian dari proses penyesuaian/inpassing.