Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2021

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Bank NTT (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2011 Nomor 9) Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Bank NTT (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 174)

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyertaan modal daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (PT BPD NTT). Maksud dari penyertaan modal ini adalah untuk memperkuat struktur permodalan PT BPD NTT serta sebagai investasi jangka panjang yang berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah guna menunjang pembangunan daerah serta meningkatkan kinerja dan pengembangan PT BPD NTT di bidang perbankan.

Penyertaan modal daerah pada PT BPD NTT dalam bentuk uang sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), meliputi penyertaan modal daerah yang telah disetor hingga tahun 2021 sebesar Rp46.699.670.000,00 dan rencana penambahan penyertaan modal daerah sebesar Rp53.300.330.000 yang akan dialokasikan secara bertahap dalam APBD tahun anggaran 2022 hingga 2025. Pemerintah Daerah dapat menambah atau mengurangi nilai penyertaan modal sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan perkembangan kinerja PT BPD NTT setelah mendapat persetujuan DPRD.

Penganggaran penyertaan modal daerah dikelompokkan dalam anggaran pengeluaran pembiayaan daerah jenis penyertaan modal pemerintah daerah. PT BPD NTT wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati selaku pemegang saham, meliputi laporan realisasi kinerja dan laporan keuangan perusahaan. Hasil usaha penyertaan modal daerah pada PT BPD NTT merupakan persentase laba usaha dalam bentuk dividen, yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan disetor ke Kas Umum Daerah.

(-)

(-)