Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2026

Peraturan ini diterbitkan dalam rangka melaksanakan kebijakan strategis pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, khususnya di bidang perizinan berusaha dan perluasan wilayah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya saing, pertumbuhan ekonomi, investasi, perdagangan, industri, pariwisata, serta penciptaan lapangan kerja.

Secara substansial, peraturan ini melakukan penyesuaian terhadap nomenklatur, tugas, dan fungsi anggota/deputi pada Badan Pengusahaan (BP) Batam. Perubahan ini mencakup restrukturisasi fungsi unit organisasi, termasuk penegasan tugas Anggota/Deputi di bidang Administrasi dan Keuangan, Pengelolaan Kawasan, Investasi, Pengusahaan (bandar udara dan pelabuhan), Pelayanan Umum, serta Infrastruktur. Selain itu, peraturan ini menetapkan struktur organisasi baru yang terdiri dari Kepala, Wakil Kepala, dan tujuh Anggota/Deputi yang setara dengan jabatan pimpinan tinggi madya, serta mengamanatkan penetapan susunan organisasi di bawah Anggota/Deputi melalui Peraturan Kepala BP Batam.