Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2025

Peraturan ini mencabut: (-) Peraturan ini mengubah: (-)

Peraturan Presiden ini bertujuan untuk mengatur pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Kementerian Kebudayaan. Latar belakang kebijakan ini adalah penataan organisasi kementerian yang memerlukan penyesuaian tunjangan kinerja seiring dengan perubahan nomenklatur dan pembentukan kementerian baru. Tunjangan kinerja diberikan berdasarkan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi. Pegawai yang berhak menerima tunjangan ini adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Lainnya yang bekerja penuh di Kementerian Kebudayaan. Tunjangan kinerja dihitung setiap bulan dan disesuaikan dengan capaian kinerja pegawai. Menteri dan Wakil Menteri Kebudayaan mendapatkan tunjangan kinerja dengan persentase tertentu dari kelas jabatan tertinggi. Pajak penghasilan atas tunjangan ini dikenakan sesuai peraturan perundang-undangan. Tunjangan tidak diberikan kepada pegawai yang tidak memiliki jabatan tertentu, dinonaktifkan, atau dalam masa persiapan pensiun.

1. Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 136 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

(-)