Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini mengatur tentang organisasi profesi Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan kinerja Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba dalam melaksanakan tugas penyuluhan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Tujuannya adalah untuk mewadahi organisasi profesi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
Ketentuan substansial meliputi:
- Pembentukan organisasi profesi diinisiasi oleh instansi pembina (Deputi Bidang Pencegahan BNN).
- Organisasi profesi harus memenuhi syarat seperti memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, tujuan dan sasaran pembentukan, visi dan misi yang jelas, sumber pendanaan yang jelas, alamat domisili, pembagian kerja dan tugas serta wewenang yang jelas, dan berbadan hukum.
- Pejabat Fungsional Penyuluh Narkoba wajib menjadi anggota organisasi profesi.
- Instansi Pembina memfasilitasi pembentukan organisasi profesi, termasuk proses pengesahan badan hukum dan musyawarah nasional.
- Organisasi profesi bertugas menyusun kode etik dan kode perilaku profesi, memberikan advokasi, menyampaikan aspirasi anggota, dan memeriksa pelanggaran kode etik.
- Organisasi profesi berfungsi mengoordinasikan materi kode etik, menerima aspirasi anggota, meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan anggota, membina karier anggota, melindungi profesi anggota, meningkatkan pengabdian kepada masyarakat, mendampingi anggota yang terkena masalah hukum, dan menyusun rekomendasi pelanggaran kode etik.
- Hubungan kerja antara Instansi Pembina dan organisasi profesi bersifat koordinatif dan fasilitatif.
- Deputi Bidang Pencegahan BNN melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan organisasi profesi.
di desktop Anda.