Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2024

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2024 ditetapkan sebagai pedoman teknis pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Badan Pusat Statistik (BPS). Kebijakan ini bertujuan untuk mengatur tata cara pemberian, penghitungan, serta pemotongan tunjangan kinerja yang didasarkan pada kelas jabatan, capaian kinerja bulanan, dan tingkat disiplin pegawai.

Secara substansial, peraturan ini mengatur bahwa setiap pegawai berhak menerima tunjangan kinerja setiap bulan sesuai dengan kelas jabatannya. Komponen utama dalam penentuan besaran tunjangan meliputi capaian kinerja pegawai dan kedisiplinan (kehadiran dan hukuman disiplin). Peraturan ini juga mengatur ketentuan khusus bagi calon PNS, PPPK, pejabat fungsional yang menerima tunjangan profesi, serta pegawai yang sedang menjalani tugas belajar. Selain itu, terdapat pengaturan mengenai tambahan tunjangan kinerja bagi pelaksana tugas (Plt) dan pelaksana harian (Plh), baik yang berasal dari internal maupun eksternal BPS.

Terkait aspek kedisiplinan, peraturan ini menetapkan standar jam kerja umum dan jam kerja selama bulan Ramadan, serta memberikan toleransi keterlambatan bagi pegawai di wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Pemotongan tunjangan kinerja diberlakukan bagi pegawai yang tidak mencapai target kinerja, terlambat masuk kerja, pulang sebelum waktunya, tidak masuk kerja tanpa keterangan, atau dijatuhi hukuman disiplin, dengan pengecualian tertentu seperti cuti resmi atau keadaan kahar.