Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 2019

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2019 bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan di bidang transportasi melalui penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA). Kebijakan ini bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan, menjadikannya lebih cepat, mudah, murah, transparan, dan terjangkau. PTSA diselenggarakan di tingkat pusat dan daerah, dengan pembagian tugas yang jelas antara PTSA pusat dan daerah. PTSA pusat menangani perizinan yang ditetapkan oleh Menteri, sedangkan PTSA daerah menangani perizinan yang ditetapkan oleh pimpinan Unit Pelaksana Teknis (UPT). Pelayanan ini mencakup perizinan usaha dan izin komersial atau operasional di sektor perhubungan darat, laut, udara, dan perkeretaapian. PTSA harus menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, serta mekanisme pelayanan yang efektif dari permohonan hingga penerbitan dokumen perizinan. Selain itu, PTSA diwajibkan untuk menyediakan sarana pengaduan dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat dengan cepat.