Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Solok No. 01 Tahun 2017

Peraturan ini mencabut: 1. BAB III Bagian ke Ketiga Pasal 11 sampai dengan Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Nagari.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Wali Nagari di Kabupaten Solok, dengan tujuan menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat untuk menyesuaikan regulasi pemilihan Wali Nagari dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur pemilihan serentak dan pemilihan antarwaktu. Peraturan lama dianggap tidak sesuai dengan perkembangan keadaan saat ini.

Ketentuan Substansial:

1. Pemilihan Wali Nagari: Dilaksanakan secara langsung dan serentak, baik satu kali maupun bergelombang, dengan interval maksimal 3 kali dalam 6 tahun.
2. Panitia Pemilihan: Dibentuk di tingkat kabupaten dan nagari untuk mengelola proses pemilihan.
3. Persyaratan Calon: Calon Wali Nagari harus memenuhi berbagai persyaratan administratif dan kualifikasi, termasuk pendidikan, usia, dan tidak pernah menjabat selama 3 kali masa jabatan.
4. Kampanye: Diatur dengan prinsip jujur, terbuka, dan bertanggung jawab, dengan larangan tertentu untuk menjaga ketertiban dan keadilan.
5. Pemungutan Suara: Dilakukan melalui surat suara dengan tata cara yang jelas, dan suara sah diatur secara rinci.
6. Penetapan dan Pelantikan: Calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak dan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
7. Pemilihan Antarwaktu: Diatur untuk mengisi kekosongan jabatan jika Wali Nagari berhenti sebelum masa jabatan berakhir, dengan mekanisme musyawarah nagari.
8. Pembiayaan: Dibebankan pada APBD Kabupaten dan APB Nagari.

(-)

1. Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye dikenai sanksi peringatan tertulis atau penghentian kegiatan Kampanye.