Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia

Juga dikenal sebagai: PP 68/2020 · PP No. 68 Tahun 2020 · PP Nomor 68 Tahun 2020

Status:
Berlaku
Tanggal Berlaku:20 Desember 2020Tanggal Penetapan:17 November 2020
Pendapatan Non Pajak

Informasi

TipePeraturan Pemerintah (PP)
TemaJenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
LokasiPemerintah Pusat
Tanggal Berlaku20 Desember 2020
Tanggal Penetapan17 November 2020
Tempat PenetapanJakarta

Riwayat Peraturan

Mencabut

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5662)

Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk mengatur jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (RRI). Kebijakan ini diambil untuk mengoptimalkan PNBP guna menunjang pembangunan nasional dan meningkatkan kualitas pelayanan serta penyiaran. Jenis PNBP yang diatur meliputi jasa penyiaran, pendidikan dan pelatihan, sertifikasi kompetensi wartawan radio, penggunaan sarana dan prasarana siaran, digitalisasi penyiaran, produksi program, dan royalti atas kekayaan intelektual produksi penyiaran. Tarif PNBP ditetapkan berdasarkan lampiran peraturan ini atau melalui kontrak kerja sama, dengan ketentuan bahwa biaya tambahan seperti akomodasi dan jasa profesi dibebankan kepada Wajib Bayar. Selain itu, RRI juga dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan bagi Pegawai Negeri Sipil dengan tarif yang mengacu pada peraturan Lembaga Administrasi Negara.

1. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, perjanjian kerja sama yang sudah dilaksanakan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan Wajib Bayar sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja sama tersebut.

(-)