Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Sidempuan No. 5 Tahun 2012

Peraturan ini mencabut: 1. Keputusan Walikota Nomor 445/KPTS/2006 tentang Satuan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Satlak PBP) Kota Padangsidimpuan.

Peraturan Daerah ini membentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padangsidimpuan. Pembentukan BPBD ini didasari oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, serta kondisi Kota Padangsidimpuan yang rawan bencana. BPBD bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana, meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik, rehabilitasi, dan rekonstruksi. BPBD dipimpin oleh Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah Kota. Unsur Pelaksana BPBD terdiri dari Kepala Pelaksana, Sekretariat, Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Seksi Kedaruratan dan Logistik, Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Unit Pelaksana Teknis Badan, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Pembiayaan BPBD dibebankan pada APBD dan sumber anggaran lain yang sah.

1. Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, maka Keputusan Walikota Nomor 445/KPTS/2006 tentang Satuan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Satlak PBP) Kota Padangsidimpuan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi, seluruh arsip/dokumen serta data lainnya diserahkan kepada BPBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Organisasi Unsur Pelaksana BPBD akan dievaluasi dan ditinjau kembali untuk penyesuaian dan penyerasian kelembagaan, selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota.

(-)