Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2020

Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.

Peraturan Daerah ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2021.

Latar Belakang dan Tujuan:

Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengharuskan Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan. APBD ini merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD.

Ketentuan Substansial:

APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp2.338.020.199.000,00, terdiri atas:

• Pendapatan Daerah: Rp2.338.020.199.000,00, bersumber dari pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer.
• Belanja Daerah: Rp2.387.001.949.000,00, terdiri atas belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
• Pembiayaan Daerah: Terdiri dari penerimaan (Rp70.000.000,00) dan pengeluaran (Rp21.018.250.000,00).

Pendapatan asli daerah direncanakan sebesar Rp253.175.000.000,00, meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan transfer direncanakan sebesar Rp2.084.845.199.000,00, meliputi pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah.

Belanja operasional direncanakan sebesar Rp1.725.595.371.433,00, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Belanja modal direncanakan sebesar Rp175.208.663.567,00, meliputi belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi, serta aset tetap lainnya. Belanja tidak terduga direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00. Belanja transfer direncanakan sebesar Rp476.197.914.000,00, meliputi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan (Rp70.000.000.000,00) yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya dan penerimaan pinjaman daerah, serta pengeluaran pembiayaan (Rp21.018.250.000,00) untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal daerah, dan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

Dalam keadaan darurat atau keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang akan dimasukkan dalam perubahan APBD.

(-)

(-)