Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2015

(-)

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur pedoman penyisihan piutang dan penyisihan dana bergulir pada pemerintah daerah dalam rangka pembinaan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menyajikan nilai bersih piutang dan nilai bersih dana bergulir yang dapat direalisasikan (net realizable value) dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mencakup tata cara penyisihan piutang yang meliputi penentuan jenis-jenis piutang (piutang dari pungutan pendapatan daerah, perikatan, dan transfer antar entitas pelaporan), penentuan kualitas piutang (lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet), penentuan besaran penyisihan piutang berdasarkan kualitasnya (0,5% untuk lancar, 10% untuk kurang lancar, 50% untuk diragukan, dan 100% untuk macet setelah dikurangi agunan), pencatatan penyisihan piutang, pelaporan penyisihan piutang (beban penyisihan piutang dalam Laporan Operasional dan penyisihan piutang tidak tertagih dalam neraca), dan penghapusan piutang (penghapusbukuan/bersyarat dan penghapustagihan/mutlak).

Selain itu, peraturan ini juga mengatur tata cara penyisihan dana bergulir yang meliputi penentuan kualitas dana bergulir (lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet), penentuan besaran penyisihan dana bergulir berdasarkan kualitasnya (0,5% untuk lancar, 10% untuk kurang lancar, 50% untuk diragukan, dan 100% untuk macet setelah dikurangi agunan), pencatatan penyisihan dana bergulir, pelaporan dana bergulir (beban penyisihan dana bergulir dalam Laporan Operasional dan penyisihan dana bergulir tidak tertagih dalam neraca), dan penghapusan dana bergulir (penghapusbukuan/bersyarat dan penghapustagihan/mutlak).

(-)

(-)