Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 52 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Industri dan Kemasan pada Dinas Perindustrian Provinsi Lampung

Juga dikenal sebagai: Pergub Provinsi Lampung 52/2018 · Pergub Provinsi Lampung No. 52 Tahun 2018 · Pergub Provinsi Lampung Nomor 52 Tahun 2018

Status:
Berlaku
Tanggal Berlaku:12 Juli 2018Tanggal Penetapan:12 Juli 2018
Pembangunan IndustriStruktur Organisasi Pemerintah

Informasi

TipePeraturan Gubernur (Pergub)
TemaPembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Industri dan Kemasan pada Dinas Perindustrian Provinsi Lampung
LokasiPemerintah Provinsi Lampung
Tanggal Berlaku12 Juli 2018
Tanggal Penetapan12 Juli 2018
Tempat PenetapanBandar Lampung

Riwayat Peraturan

Mencabut

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Daerah Provinsi Lampung.

Peraturan Gubernur ini dibentuk dalam rangka menindaklanjuti ketentuan mengenai perangkat daerah serta pedoman pembentukan dan klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Tujuan utamanya adalah melakukan penataan organisasi UPTD pada Dinas Perindustrian Provinsi Lampung agar lebih efektif dan efisien.

Secara substansial, peraturan ini menetapkan pembentukan UPTD Industri dan Kemasan Kelas A yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Lampung. UPTD ini memiliki tugas pokok melaksanakan penyusunan perencanaan, pembinaan, dan pengembangan industri serta kemasan dengan memanfaatkan sarana, prasarana, dan tenaga ahli yang tersedia.

Struktur organisasi UPTD terdiri dari Kepala UPTD, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Produksi dan Jasa Industri, Seksi Desain dan Kemasan Industri, serta Kelompok Jabatan Fungsional. Masing-masing unit memiliki rincian tugas yang spesifik, mulai dari pengelolaan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, hingga pelaksanaan teknis terkait produksi, jasa, desain, dan kemasan industri. Selain itu, peraturan ini mengatur mengenai klasifikasi jabatan struktural (eselon IIIb dan IVa) serta prinsip tata kerja yang harus diterapkan oleh Kepala UPTD, yaitu koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas.

1. Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

(-)