Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017

Peraturan Menteri ini disusun untuk menciptakan mekanisme penyusunan dan pelaporan kerja sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan koordinasi antar unit di Kementerian dan mewujudkan keselarasan dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi. Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi pembagian kewenangan antar lembaga pemerintah, baik dalam kerja sama dalam negeri maupun luar negeri. Kerja sama dalam negeri mencakup kesepakatan dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan badan hukum, sedangkan kerja sama luar negeri melibatkan pemerintah dan/atau badan hukum negara lain. Setiap kerja sama harus dituangkan dalam naskah kerja sama yang memuat pokok-pokok pikiran tentang substansi yang akan diperjanjikan, dan harus memenuhi asas legalitas, kejelasan tujuan, kemitraan, dan dapat dipertanggungjawabkan.