[{"_1":2,"_104":-5,"_105":-5},"loaderData",{"_3":4,"_24":25,"_26":27},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_28":29,"_30":31},"regulationId","2f02b2a8-9541-46a7-9c24-aa33005f3ab5","regulationData",{"_32":29,"_33":34,"_100":101,"_102":103},"regulation_id","overview",{"_35":36,"_37":38,"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_55":56,"_57":58,"_62":63,"_67":68,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":-5,"_98":99},"title","Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pengaturan Industri Sistem Pembayaran","short_title","Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2025","number","10","year","2025","published_date","2025-12-24","effective_date","2026-03-31","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":48,"_51":52,"_53":54},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ec3e2067-a9e4-4abb-9a01-77551835a577","type",{"_6":56,"_51":59,"_60":61},"Peraturan Bank Indonesia","short_name","Peraturan BI","subjects",[64],{"_6":65,"_51":66,"_53":-5},"93c6b73c-a854-43c4-82da-bf667210398b","Perbankan, Lembaga Keuangan","location","Bank Indonesia","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengaturan Industri Sistem Pembayaran","subject_matter","Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, prinsip dasar, kerangka kerja pengaturan industri sistem pembayaran, aktivitas, produk, skema harga (pricing) dan inovasi teknologi sistem pembayaran, struktur industri sistem pembayaran, infrastruktur sistem pembayaran dan infrastruktur data sistem pembayaran, tata kelola dan manajemen risiko, praktik pasar (market practice), perilaku pelaku industri sistem pembayaran (market conduct) dan pelindungan konsumen Bank Indonesia, data dan/atau informasi sistem pembayaran, pengawasan, pengakhiran, koordinasi dan kerja sama, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

industri-pembayaran
2025
Peraturan Bank Indonesia NO. 10, BN.2025 (56)/116 hlm
Peraturan Bank Indonesia TENTANG Pengaturan Industri Sistem Pembayaran
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa memelihara stabilitas sistem pembayaran dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan merupakan salah satu tujuan Bank Indonesia;\r\nb. bahwa untuk memelihara stabilitas sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bank Indonesia merumuskan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia guna mendukung integrasi ekonomi keuangan digital dalam struktur industri sistem pembayaran yang konsolidatif dan berdaya tahan;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Bank Indonesia mengambil langkah untuk memperkuat struktur industri sistem pembayaran melalui peningkatan kemampuan industri dan infrastruktur sistem pembayaran dalam pengelolaan risiko;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Pengaturan Industri Sistem Pembayaran; \n Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, prinsip dasar, kerangka kerja pengaturan industri sistem pembayaran, aktivitas, produk, skema harga (pricing) dan inovasi teknologi sistem pembayaran, struktur industri sistem pembayaran, infrastruktur sistem pembayaran dan infrastruktur data sistem pembayaran, tata kelola dan manajemen risiko, praktik pasar (market practice), perilaku pelaku industri sistem pembayaran (market conduct) dan pelindungan konsumen Bank Indonesia, data dan/atau informasi sistem pembayaran, pengawasan, pengakhiran, koordinasi dan kerja sama, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2026. \n Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku atas Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran \n 116 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan pendahulu secara eksplisit.","scope_and_parties","Peraturan ini berlaku bagi Bank Indonesia, Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PSP) yang meliputi Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) dan Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP), Bank Umum, Lembaga Selain Bank (LSB) yang menyelenggarakan jasa Sistem Pembayaran (LSBU), Penyelenggara Penunjang, Peserta, Pihak Terhubung, serta pihak lain yang terafiliasi atau bekerja sama dengan PSP dan Peserta, termasuk Self-Regulatory Organization (SRO) di Bidang Sistem Pembayaran.","policy_content","Peraturan ini bertujuan untuk menjadi acuan bagi industri Sistem Pembayaran dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran, pedoman pelaksanaan perizinan, persetujuan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengakhiran Sistem Pembayaran secara menyeluruh (end-to-end), serta acuan pembentukan ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan Sistem Pembayaran. Pengaturan industri Sistem Pembayaran didasarkan pada prinsip tata kelola kebijakan Bank Indonesia yang baik dan profesional, serta prinsip dasar yang forward-looking, sasaran yang jelas, praktik terbaik internasional, sinergi antarotoritas, dan tata kelola yang baik. Kerangka kerja pengaturan bertujuan mendorong akselerasi ekonomi dan keuangan digital yang inklusif, pembentukan struktur industri Sistem Pembayaran yang sehat dan kompetitif, serta menciptakan Sistem Pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal. Ruang lingkup pengaturan meliputi aktivitas, produk, skema harga (pricing), inovasi teknologi, struktur industri, infrastruktur Sistem Pembayaran dan data, tata kelola dan manajemen risiko, praktik pasar, perilaku pelaku industri dan pelindungan konsumen, data dan informasi, pengawasan, pengakhiran, serta koordinasi dan kerja sama.","transitional_provisions","1. Pihak yang telah memperoleh izin sebagai PJP sebelum Peraturan Bank Indonesia ini berlaku, tetap dinyatakan sebagai PJP.\n2. Pihak yang telah memperoleh penetapan sebagai PIP sebelum Peraturan Bank Indonesia ini berlaku, tetap dinyatakan sebagai PIP.\n3. Persetujuan sebagai Peserta infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia yang diberikan sebelum Peraturan Bank Indonesia ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan Bank Indonesia menetapkan akses kepesertaan pada infrastruktur Sistem Pembayaran berdasarkan klasifikasi PSP.\n4. Standar dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran yang sudah berjalan sebelum Peraturan Bank Indonesia ini berlaku tetap dapat digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia ini.\n5. Kepesertaan pada infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh industri Sistem Pembayaran yang ditetapkan oleh PIP sebelum Peraturan Bank Indonesia ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku.\n6. PJP dan PIP berbentuk LSB yang telah memperoleh izin atau penetapan sebelum Peraturan Bank Indonesia ini berlaku, tidak wajib memenuhi ketentuan kepemilikan dan pengendalian asing sepanjang tidak terdapat perubahan komposisi kepemilikan atau pengendalian asing, atau perubahan tersebut dilakukan atas kebijakan atau tindak lanjut pengawasan Bank Indonesia.\n7. Larangan kepemilikan tunggal pada lebih dari satu LSB dengan aktivitas yang sama atau kepemilikan pada PJP dan PIP tidak diberlakukan bagi pihak yang telah memiliki kepemilikan atau pengendalian sebelum Peraturan Bank Indonesia ini berlaku, sepanjang tidak terdapat perubahan komposisi kepemilikan saham.","sanctions","Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini dapat dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, denda, pembatasan kegiatan, penghentian sementara atau seluruh aktivitas, pencabutan izin/penetapan/persetujuan, penurunan status kepesertaan, perintah pemberhentian/penggantian pengurus, larangan menjadi pengurus, atau penghapusan dari daftar Penyelenggara Penunjang. Bank Indonesia mempertimbangkan tingkat pelanggaran, akibat yang ditimbulkan, dan faktor lain dalam pengenaan sanksi. Denda yang tidak dibayar dapat diubah menjadi sanksi yang lebih berat.","revoked_by",[],"partially_revoked_by",[],"revokes",[],"amended_by",[],"amends",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

BANK INDONESIA REGULATION

NUMBER 10 OF 2025

CONCERNING

REGULATION OF THE PAYMENT SYSTEM INDUSTRY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF BANK INDONESIA,

\n \n \n \n \n \n \n \n \n

Considering :

that maintaining the stability of the payment system in order to support sustainable economic growth is one of the objectives of Bank Indonesia;
that to maintain the stability of the payment system as referred to in letter a, Bank Indonesia formulates the Indonesian Payment System Blueprint to support the integration of the digital financial economy within a consolidated and resilient payment system industry structure;
that based on the considerations referred to in letter b, Bank Indonesia takes steps to strengthen the payment system industry structure by improving the capabilities of the payment system industry and infrastructure in risk management;
that based on the considerations referred to in letters a, b, and c, it is necessary to stipulate a Bank Indonesia Regulation concerning the Regulation of the Payment System Industry;

Recalling :

Law Number 23 of 1999 concerning Bank Indonesia (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1999 Number 66, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3843) as amended several times, most recently by Law Number 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2023 Number 4, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6845);
Law Number 3 of 2011 concerning Fund Transfer (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2011 Number 39, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5204);
Law Number 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2023 Number 4, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6845);

DECIDES:

","pdf_url","https://storage.googleapis.com/legalx-id/regulations/2f02b2a8-9541-46a7-9c24-aa33005f3ab5/Lamp_Batang_Tubuh_2025PBI010.pdf?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=GOOGX3DHGFVRXSL6RUADU76S%2F20260515%2Fasia-southeast2%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20260515T152159Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=fc1e8c5cfb0c362f3906b6d8f495554bd3b43978529daa779ea7c0388fdc3d17","actionData","errors"]