Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 31/DPDRI/III/2025-2026

Keputusan ini menetapkan hasil pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) atas tindak lanjut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2025 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang berindikasi kerugian negara. Latar belakang kebijakan ini adalah untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan tata pemerintahan yang baik, mengingat masih terdapat kendala dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK RI.

Secara substansial, kebijakan ini memuat laporan dan rekomendasi strategis terkait hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan kualitas pengelolaan keuangan daerah. DPD RI menyoroti permasalahan sistemik seperti temuan berulang, kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI), ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta fenomena tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang tidak sebanding dengan kualitas pelayanan publik. Keputusan ini mengamanatkan agar hasil pengawasan disampaikan kepada DPR RI, BPK RI, Kementerian Dalam Negeri, BPKP, dan Pemerintah Daerah sebagai bahan tindak lanjut untuk memperbaiki tata kelola keuangan, memperkuat pengawasan internal, serta meningkatkan kepatuhan hukum dalam pengelolaan keuangan daerah.