Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida

Juga dikenal sebagai: Perda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 5/2013 · Perda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 5 Tahun 2013 · Perda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013

Status:
Berlaku
Tanggal Berlaku:15 April 2013Tanggal Penetapan:15 April 2013
Investasi & Penanaman ModalBadan Usaha Milik Daerah

Informasi

TipePeraturan Daerah (Perda)
TemaPenyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida
LokasiPemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Tanggal Berlaku15 April 2013
Tanggal Penetapan15 April 2013
Tempat PenetapanYogyakarta

Riwayat Peraturan

Diubah Oleh

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Tarumartani Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Seri D Nomor 39 Tahun 2004); 1. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11);

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Tujuan penyertaan modal adalah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah, pertambahan pendapatan Daerah dan terciptanya kesempatan kerja, yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

Ketentuan substansial meliputi penyertaan modal daerah kepada beberapa entitas, yaitu PT. Bank BPD DIY sebesar Rp. 510.000.000.000,00, PT. Taru Martani sebesar Rp. 20.000.000.000,00, BUKP DIY sebesar Rp. 20.000.000.000,00, PT. PPKD DIY paling sedikit 51% atau sebesar Rp. 51.000.000.000,00, dan PT. Asuransi Bangun Askrida sebesar Rp. 3.900.000.000,00. Sumber penyertaan modal berasal dari pengalihan saham milik Pemerintah Daerah dan/atau dari APBD. Penyetoran modal dilakukan secara bertahap dan dianggarkan dalam APBD setiap tahun anggaran.

SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan bertanggung jawab atas penatausahaan dan pemeliharaan dokumen pengelolaan penyertaan modal, serta memberikan laporan kepada Gubernur yang meliputi laporan keuangan dan kinerja BUMD dan PT. Asuransi Bangun Askrida yang memperoleh penyertaan modal.

(-)

(-)