Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; 2. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembataalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan; 3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan; 4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional ini diterbitkan untuk mempercepat penetapan hak dan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia, memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara adil dan merata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Percepatan ini dilakukan melalui Program Nasional Agraria (PRONA) dengan pendaftaran tanah secara sistematis.

Percepatan PRONA dilaksanakan oleh Tim Percepatan yang dibentuk oleh Kepala Kantor Pertanahan, dengan tugas menyiapkan rencana kerja, mengumpulkan data fisik dan yuridis, menyelidiki riwayat tanah, membantu penyelesaian bukti kepemilikan tanah yang tidak lengkap, mengumumkan data, menyelesaikan sengketa, dan menyampaikan laporan. Tim dibantu oleh satuan tugas fisik dan yuridis.

Kepala Kantor Pertanahan menetapkan lokasi pelaksanaan percepatan PRONA, dimulai dari wilayah pinggiran dan bertahap menuju pusat perkotaan. Pengumpulan data fisik dilakukan melalui pengukuran dan pemetaan bidang tanah, sementara data yuridis dikumpulkan melalui pemeriksaan dan penyelidikan riwayat kepemilikan tanah. Pengumuman data fisik dan yuridis dilakukan untuk pembuktian pemilikan tanah.

Dalam hal bukti kepemilikan tanah tidak lengkap, dapat dilengkapi dengan surat pernyataan tertulis tentang penguasaan fisik bidang tanah dengan itikad baik. Sengketa diselesaikan melalui pengadilan negeri setempat. Sertifikat hak atas tanah diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan setelah proses penetapan hak dan pendaftaran tanah selesai. Pelunasan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) tidak menjadi persyaratan penerbitan sertifikat, tetapi merupakan pajak terhutang.

Pendanaan pelaksanaan PRONA berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), serta dimungkinkan dari kerjasama dengan pihak lain atau swadaya masyarakat.

(-)

(-)