Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sintang No. 4 Tahun 2011

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5)

Peraturan Daerah ini membentuk kelurahan baru di wilayah Kecamatan Sintang sebagai upaya meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, dan memberdayakan masyarakat. Pembentukan kelurahan dilakukan dengan memekarkan beberapa kelurahan yang sudah ada.

Kelurahan yang dimekarkan adalah:

1. Kelurahan Tanjung Puri dimekarkan menjadi Kelurahan Akcaya dan Kelurahan Alai.
2. Kelurahan Kapuas Kanan Hulu dimekarkan menjadi Kelurahan Rawa Mambok dan Kelurahan Sengkuang.
3. Kelurahan Kapuas Kanan Hilir dimekarkan menjadi Kelurahan Mengkurai dan Kelurahan Kedabang.
4. Kelurahan Kapuas Kiri Hilir dimekarkan menjadi Kelurahan Mekar Jaya dan Kelurahan Batu Lalau.
5. Kelurahan Kapuas Kiri Hulu dimekarkan menjadi Kelurahan Menyumbung Tengah dan Kelurahan Ulak Jaya.

Peraturan ini juga menetapkan luas wilayah dan batas-batas wilayah untuk masing-masing kelurahan baru dan kelurahan induk yang mengalami pemekaran. Batas wilayah setiap kelurahan dijelaskan secara rinci berdasarkan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), serta berbatasan dengan kelurahan atau desa lain di sekitarnya. Peta wilayah administrasi setiap kelurahan dilampirkan sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Kekayaan kelurahan induk yang berada di wilayah kelurahan hasil pemekaran menjadi kekayaan kelurahan hasil pemekaran. Penyerahan kekayaan kelurahan harus dilakukan selambat-lambatnya satu bulan setelah pelantikan Lurah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Selama kelurahan yang baru dibentuk belum melakukan operasional, maka seluruh aktivitas penyelenggaraan pemerintahan tetap dilayani dan di bawah tanggung jawab Lurah dari masing-masing Kelurahan Induk sampai dengan adanya penetapan Bupati.

(-)