Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Toraja utara Nomor 11 Tahun 2024

Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2024 ini disusun untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di daerah. Kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan cakupan kepesertaan, menjamin pemenuhan kebutuhan dasar hidup pekerja, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja sebagai upaya penanganan kemiskinan ekstrem.

Secara substansial, peraturan ini mewajibkan setiap pemberi kerja dan pekerja untuk menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Subjek hukum yang diatur mencakup pekerja penerima upah (baik pada penyelenggara negara maupun selain penyelenggara negara), pekerja bukan penerima upah, pekerja sektor jasa konstruksi, pekerja migran Indonesia, dan pekerja sosial keagamaan.

Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam memastikan perlindungan ini melalui penyusunan regulasi, pengalokasian anggaran, pemutakhiran data, serta pembinaan dan pengawasan. Khusus bagi pekerja rentan, Pemerintah Daerah menyediakan program perlindungan melalui bantuan iuran yang bersumber dari APBD atau sumber lain yang sah. Selain itu, peraturan ini mewajibkan penyedia jasa konstruksi untuk mendaftarkan proyeknya dalam perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai syarat dalam dokumen pekerjaan konstruksi.