Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2020

(-)

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mengatur dan memperlancar upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur berbagai aspek terkait pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, meliputi:

1. Antisipasi Dini: Pemasangan papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkotika di tempat umum, kampanye informasi, dan edukasi dini.
2. Pencegahan: Meliputi pencegahan primer (mencegah penyalahgunaan), sekunder (melepaskan dari ketergantungan), dan tersier (mencegah kekambuhan). Sasaran pencegahan meliputi keluarga, masyarakat, satuan pendidikan, organisasi kemasyarakatan, instansi pemerintah, badan usaha, pemondokan, media massa, dan tempat ibadah.
3. Penanganan: Melalui Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang melakukan asesmen dan rehabilitasi medis serta sosial.
4. Pelaporan, Monitoring, dan Evaluasi: IPWL wajib melaporkan data pecandu narkotika secara berkala.
5. Pasca Rehabilitasi: Pembinaan dan pengawasan terhadap pecandu yang telah selesai rehabilitasi.
6. Partisipasi Masyarakat: Masyarakat memiliki hak dan tanggung jawab dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika.
7. Pembinaan dan Pengawasan: Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan penyalahgunaan narkotika.

Peraturan ini juga mengatur kewajiban berbagai pihak, seperti satuan pendidikan, instansi pemerintah, badan usaha, dan media massa, dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika.

(-)

1. Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi administratif terhadap badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan, pemondokan dan/atau asrama yang tidak memenuhi kewajibannya. 2. Sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, denda administratif, dan/atau pencabutan izin usaha.