Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara No. 7 Tahun 2016

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10)

Peraturan Daerah ini disusun dengan tujuan mewujudkan Kabupaten Jepara sebagai daerah yang pro-investasi dan untuk melaksanakan pelayanan perizinan gangguan guna meminimalisir gangguan yang timbul dari kegiatan usaha. Latar belakang penyusunan peraturan ini adalah amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memberikan kewenangan untuk meninjau tarif retribusi dalam waktu 3 (tiga) tahun. Oleh karena itu, Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan perlu ditinjau kembali agar sesuai dengan kondisi perekonomian saat ini.

Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2011. Perubahan tersebut meliputi indeks lokasi dan indeks gangguan yang digunakan dalam perhitungan retribusi izin gangguan. Indeks lokasi didasarkan pada klasifikasi lintasan transportasi dan kawasan, seperti jalan desa, jalan kabupaten, jalan provinsi, transportasi laut, kawasan pelabuhan, dan jalan negara. Indeks gangguan didasarkan pada besar kecilnya gangguan yang ditimbulkan, mulai dari gangguan kecil hingga gangguan khusus, dengan kriteria yang berbeda untuk setiap kategori.

Selain itu, peraturan ini juga mengubah tarif retribusi daerah berdasarkan luas tempat usaha. Tarif retribusi bervariasi, mulai dari Rp. 1800/m² untuk luas sampai dengan 100 m² hingga Rp. 600/m² untuk luas lebih dari 50.000 m². Ketentuan Pasal 9 ayat (3) dalam Peraturan Daerah sebelumnya dihapus.

(-)

(-)