Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2021

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Ombudsman Nomor 37 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 589)

Peraturan Ombudsman ini mengatur tentang tata naskah dinas di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia. Latar belakang peraturan ini adalah untuk menjamin tertib administrasi yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik, serta karena Peraturan Ombudsman Nomor 37 Tahun 2019 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

1. Jenis dan format naskah dinas, yang terdiri dari Naskah Dinas Arahan (Pengaturan, Penetapan, Penugasan), Naskah Dinas Korespondensi (Intern dan Ekstern), Naskah Dinas Khusus, dan Naskah Dinas Umum.
2. Pembuatan naskah dinas yang harus ringkas, jelas, teliti, cermat, dan menggunakan bahasa Indonesia yang formal.
3. Pengamanan naskah dinas berdasarkan klasifikasi keamanan (sangat rahasia, rahasia, terbatas, biasa/terbuka) dan hak akses.
4. Kewenangan penandatanganan naskah dinas yang berada pada Ketua Ombudsman atau pejabat yang dilimpahkan wewenang.
5. Pengendalian naskah dinas masuk dan keluar, termasuk penerimaan, pencatatan, penilaian, pengolahan, dan penyampaian.
6. Penyelenggaraan Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) melalui sistem pengelolaan kearsipan berbasis teknologi informasi.

Peraturan ini juga mengatur detail teknis mengenai penomoran, penggunaan kertas, amplop, tinta, jarak spasi, jenis dan ukuran huruf, batas tepi, nomor halaman, tembusan, lampiran, penggunaan lambang negara/logo, paraf, dan cap dinas.

(-)

(-)