Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 07 Tahun 2016

(-)

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 (RPJMD) menetapkan rencana pembangunan daerah untuk periode 5 tahun. RPJMD ini merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas, dan arah kebijakan keuangan daerah, dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). RPJMD bertujuan untuk memberikan panduan bagi penyelenggara pembangunan daerah jangka menengah, mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu dengan perencanaan pembangunan provinsi dan nasional, serta menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD.

RPJMD disusun berdasarkan asas manfaat, berkeadilan, keterpaduan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, tata kelola pemerintahan yang baik, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, efektif dan efisien, serta kemandirian. Visi RPJMD adalah “Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Berkeadilan”. Misi RPJMD meliputi memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat, meningkatkan sumber daya manusia yang berkompeten, meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah, meningkatkan pengelolaan pertanian dan pariwisata, meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur, meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan serta penguatan perlindungan anak.

Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD untuk memastikan tercapainya visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan ketidaksesuaian dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah, ketidaksesuaian substansi dengan peraturan perundang-undangan, terjadi perubahan yang mendasar (seperti bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional), atau merugikan kepentingan nasional.

1. Apabila masa jabatan Bupati berakhir dan RPJMD untuk periode selanjutnya belum terbentuk, maka untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan Daerah untuk masa 1 (satu) tahun kedepan dapat mengacu kepada Program yang tertuang di dalam RPJMD sebagaimana tercantum di dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 2. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan Daerah, Bupati pada tahun terakhir masa jabatannya menyusun RKPD. 3. RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode masa jabatan Bupati berikutnya.

(-)