Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 2010

(-)

Peraturan Menteri Perhubungan ini mengatur rincian tugas Wakil Menteri Perhubungan dalam membantu Menteri Perhubungan memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Perhubungan. Wakil Menteri Perhubungan memiliki tugas untuk:

1. Mewakili Menteri Perhubungan apabila berhalangan.
2. Mengkoordinasikan perumusan dan penetapan kebijakan strategis di bidang transportasi.
3. Mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan lintas sektoral di bidang pembangunan sarana dan prasarana transportasi.
4. Mendorong percepatan terwujudnya pelayanan jasa transportasi terpadu.
5. Membina kerja sama dan hubungan masyarakat.
6. Melaksanakan tugas khusus yang tidak menjadi tugas pejabat Eselon I lainnya.
7. Melaksanakan tugas lainnya yang bersifat ad hoc.

Dalam melaksanakan tugasnya, Wakil Menteri Perhubungan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan pejabat Eselon I lainnya di lingkungan Kementerian Perhubungan serta dengan instansi lain di luar Kementerian Perhubungan sesuai dengan lingkup tugasnya. Wakil Menteri Perhubungan wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan, serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya.

(-)

(-)