Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban No. 4 Tahun 2016

(-)

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa. Musyawarah Desa adalah forum antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat untuk menyepakati hal-hal strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, meliputi penataan desa, perencanaan desa, kerjasama desa, rencana investasi, pembentukan BUM Desa, aset desa, dan kejadian luar biasa. Musyawarah Desa harus diselenggarakan secara partisipatif, demokratis, transparan, dan akuntabel, dengan menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan informasi, mengawasi kegiatan, menyampaikan aspirasi, serta mendapatkan perlindungan. Masyarakat juga memiliki kewajiban untuk mendorong swadaya gotong royong, mempersiapkan diri untuk berdaya, menciptakan kegiatan yang partisipatif, dan melaksanakan nilai-nilai permusyawaratan.

BPD bertanggung jawab menyelenggarakan Musyawarah Desa dengan difasilitasi oleh Pemerintah Desa. Tata cara penyiapan meliputi perencanaan, penyusunan bahan pembahasan, pembentukan panitia, penyiapan jadwal, tempat, sarana/prasarana, dana, susunan acara, dan undangan. Pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa dilakukan secara musyawarah mufakat, atau jika tidak memungkinkan, berdasarkan suara terbanyak. Hasil keputusan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua BPD, Kepala Desa, dan perwakilan peserta. Setiap perselisihan diselesaikan secara musyawarah, dan jika tidak tercapai, akan difasilitasi oleh Camat.

(-)

(-)