Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 53 Tahun 2014

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Kementerian Perhubungan. Tujuannya adalah memberikan akses kepada pegawai dan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran dan memberikan perlindungan kepada pelapor.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur pembentukan Tim Penerima Pengaduan Whistleblower (TPPW) yang bertugas menerima dan menindaklanjuti pengaduan. Pengaduan dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui berbagai saluran. Unit kerja wajib mempublikasikan saluran pengaduan. TPPW bertanggung jawab menjaga kerahasiaan identitas whistleblower. Inspektorat Jenderal melakukan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi berupa penjatuhan hukuman disiplin, pengembalian kerugian negara, atau penyampaian hasil pemeriksaan kepada Aparat Penegak Hukum. Perlindungan terhadap whistleblower meliputi kerahasiaan identitas, bantuan hukum, dan perlindungan hak kepegawaian.

• TPPW yang tidak melaksanakan kewajiban dapat dikenakan hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.
• Pejabat yang tidak menindaklanjuti rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin dikenakan sanksi hukuman disiplin.