Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lahat No. 3 Tahun 2014

(-)

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan dan pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Daerah (BPR Daerah) Kabupaten Lahat. Latar belakang pembentukan BPR Daerah adalah untuk mendukung peningkatan perekonomian daerah, pemerataan pelayanan perbankan, dan sebagai sumber pendapatan asli daerah.

Ketentuan Substansial:

1. Kegiatan Usaha BPR Daerah: Menghimpun dana dari masyarakat, memberikan kredit kepada pengusaha mikro kecil, melakukan kerjasama antar BPR dan lembaga keuangan lain, menempatkan dana dalam Sertifikat Bank Indonesia atau deposito, membantu Pemerintah Kabupaten sebagai pemegang kas daerah, dan menjalankan usaha perbankan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Bentuk Badan Hukum dan Pendirian: BPR Daerah berbentuk perusahaan daerah dan berkedudukan di Kabupaten Lahat. BPR Daerah dapat membuka kantor cabang dan kantor pelayanan kas.
3. Modal: Modal dasar BPR Daerah ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
4. Susunan Organisasi: Terdiri dari Kantor Pusat, Unit Operasional Kantor Pusat, Kantor Cabang, dan Kantor Pelayanan Kas.
5. Kewenangan Bupati: Bupati mewakili sebagai pemegang saham BPR Daerah dan dapat memberikan kuasa kepada pejabat Pemerintah Kabupaten.
6. Dewan Pengawas: Bertugas menetapkan kebijaksanaan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap BPR Daerah.
7. Direksi: Bertugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi, dan pengawasan seluruh kegiatan operasional BPR Daerah.
8. Kepegawaian: Ketentuan kepegawaian diatur dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Bupati dan rekomendasi Dewan Pengawas.
9. Perencanaan dan Pelaporan: Direksi wajib menyusun rencana strategis jangka panjang dan rencana kerja anggaran tahunan.
10. Tahun Buku dan Penggunaan Laba: Tahun buku BPR Daerah disamakan dengan tahun takwim. Pembagian laba bersih ditetapkan untuk daerah, cadangan umum, cadangan tujuan, dana kesejahteraan, dan jasa produksi.
11. Pembinaan: Bupati melakukan pembinaan terhadap BPR Daerah.
12. Kerjasama: BPR Daerah dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya.
13. Pembubaran: Pembubaran BPR Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(-)

(-)