Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 04 Tahun 2014

Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain secara eksplisit.

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan barang milik daerah yang tertib, efisien, efektif, fleksibel, dan optimal, serta sesuai dengan asas-asas pengelolaan barang milik daerah. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang menekankan perlunya pengelolaan barang milik daerah secara tertib agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung penyelenggaraan otonomi daerah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

1. Penetapan Bupati sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang berwenang menetapkan kebijakan pengelolaan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah.
2. Pembentukan pejabat pengelola barang milik daerah, termasuk Sekretaris Daerah selaku Pengelola, Kepala Bagian Perlengkapan selaku Pembantu Pengelola, Kepala SKPD selaku Pengguna, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku Kuasa Pengguna.
3. Prosedur perencanaan kebutuhan barang milik daerah, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, dan pemindahtanganan.
4. Pengaturan mengenai pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah, dan bangun serah guna.
5. Pengendalian dan pengawasan pengelolaan barang milik daerah oleh Bupati dan Pengguna barang.

Peraturan ini juga mengatur mengenai pembiayaan pengelolaan barang milik daerah yang dibebankan pada APBD, serta tuntutan ganti rugi terhadap pegawai yang melakukan perbuatan yang merugikan daerah.

1. Barang milik daerah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dilakukan inventarisasi dan diselesaikan dokumen kepemilikannya. 2. Penyelesaian dokumen kepemilikan dilaksanakan oleh pengguna dan/atau pengelola. 3. Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ketentuan ini, dibebankan pada APBD. 4. Pengelolaan barang milik daerah khususnya yang terkait dengan pemindahtanganan dan pemanfaatan (kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna) yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap dapat dilaksanakan.

(-)