Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Toraja utara Nomor 4 Tahun 2025

Peraturan Bupati ini dibentuk sebagai langkah Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dalam memenuhi tanggung jawab perlindungan warga dari pelanggaran hak asasi manusia, khususnya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kebijakan ini bertujuan untuk menyediakan layanan perlindungan yang lebih komprehensif dan efektif melalui pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Secara substansial, peraturan ini menetapkan pembentukan UPTD PPA kelas A yang berkedudukan di bawah Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Susunan organisasi UPTD PPA terdiri atas Kepala UPTD PPA, subbagian tata usaha, serta kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana. Kepala UPTD PPA memiliki tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, atau masalah perlindungan khusus lainnya. Selain itu, peraturan ini mengatur mengenai tata kerja, standar layanan, eselonisasi jabatan, serta sumber pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber lain yang sah.