Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2019

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas kelompok kerja perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial. Hal ini dilakukan dengan menyesuaikan susunan keanggotaan serta memperkuat tugas dan fungsi kelompok kerja tersebut. Peraturan sebelumnya dianggap tidak sesuai dengan perkembangan organisasi saat ini.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini menetapkan pembentukan Kelompok Kerja Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (Pokja P3AKS) dengan susunan keanggotaan yang terdiri dari berbagai kementerian dan lembaga terkait. Pokja P3AKS bertugas membantu Tim Koordinasi Pusat dalam melaksanakan koordinasi program, advokasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial. Pokja P3AKS juga menyelenggarakan fungsi penyiapan rapat koordinasi, pembahasan masalah, dan pendampingan Tim Koordinasi Pusat. Pendanaan untuk pelaksanaan tugas Pokja P3AKS dibebankan pada anggaran masing-masing kementerian/lembaga terkait.