Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020

(-)

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, dengan menetapkan peraturan mengenai Pengelolaan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung.

Pengelolaan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung bertujuan untuk mewujudkan kawasan tersebut sebagai pusat kebudayaan, pariwisata, jasa, dan ekonomi kreatif nasional yang berbasis pendidikan tinggi dan industri berteknologi tinggi yang berdaya saing dan ramah lingkungan, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung.

Wilayah Pengelolaan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung meliputi 85 kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang. Operasionalisasi kawasan ini dilakukan secara terkoordinasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dengan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang dapat membentuk kelembagaan koordinasi pengelolaan kawasan. Gubernur wajib melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri secara berkala paling lama 6 bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(-)

(-)