Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2008 Tahun 2008

Peraturan Menteri ini mengatur tentang pemberian bantuan langsung kepada masyarakat bidang kelautan dan perikanan dengan tujuan meningkatkan pendapatan, kesempatan berusaha, dan mengurangi pengangguran. Bantuan langsung ini dilaksanakan melalui belanja bantuan sosial dan belanja barang non operasional lainnya. Belanja bantuan sosial diberikan kepada masyarakat atau lembaga masyarakat yang menghadapi risiko sosial seperti bencana alam atau kebijakan pemerintah, bersifat tidak terus menerus, dan diberikan secara selektif dalam bentuk uang, barang, atau jasa. Belanja barang non operasional lainnya diberikan dalam bentuk pembelian barang atau jasa yang habis dipakai untuk memproduksi barang atau jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, serta pengadaan barang atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat atau lembaga masyarakat. Bantuan diberikan untuk kegiatan penangkapan ikan skala mikro kecil, pembudidayaan ikan skala mikro kecil, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan skala mikro kecil, jasa dan industri kelautan skala mikro kecil, pendidikan perikanan non pemerintah, atau pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan oleh masyarakat. Departemen Kelautan dan Perikanan mengalokasikan bantuan melalui APBN yang dicairkan melalui rekening penerima bantuan. Pelaksanaan bantuan didasarkan pada usulan Tim Bantuan Langsung Masyarakat yang dibentuk oleh bupati/walikota, yang kemudian diverifikasi oleh Satker. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Terpadu yang ditetapkan oleh Menteri.