Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2025

Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah, khususnya dalam pengadaan alat peralatan pertahanan dan keamanan untuk Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, serta alat penegakan hukum untuk Kejaksaan, Badan Intelijen Negara, dan Kepolisian. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebijakan pertahanan nasional dan optimalisasi penggunaan anggaran. Peraturan ini mengatur pembentukan dokumen Rencana Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri Khusus (RPPLN Khusus) yang disusun dengan memperhatikan kebijakan Dewan Pertahanan Nasional. Selain itu, peraturan ini menetapkan prosedur perencanaan, pengajuan, dan evaluasi usulan kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri, termasuk kriteria kesiapan kegiatan dan koordinasi antar instansi terkait.