Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Barat No. 32 Tahun 2011

(-)

Peraturan Daerah ini mengatur tentang sumbangan pihak ketiga kepada daerah Kabupaten Sumbawa Barat. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang didukung oleh anggaran yang memadai, serta meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan daerah. Sumbangan pihak ketiga menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Ketentuan substansial mencakup:

1. Pemerintah Daerah dapat menerima sumbangan dari pihak ketiga berupa hadiah, donasi, hibah, dan/atau lain-lain sumbangan yang serupa.
2. Sumbangan tidak mengurangi kewajiban pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah seperti pembayaran pajak dan retribusi.
3. Tata cara pemberian sumbangan berupa barang diatur, termasuk persyaratan surat pernyataan kehendak dan akta notaris untuk barang tidak bergerak.
4. Penerimaan sumbangan dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan disetorkan ke kas daerah atau dimasukkan dalam daftar inventaris barang.
5. Sumbangan harus dipergunakan untuk kepentingan Pemerintah Daerah atau kepentingan umum.
6. Hasil penerimaan sumbangan dicantumkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.
7. Bupati memberitahukan penerimaan sumbangan kepada DPRD.
8. Sumbangan dicantumkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

(-)

1. Bagi pejabat yang menyalahgunakan hasil penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.