Peraturan Daerah Kota Kediri ini mengubah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha. Latar belakang perubahan ini adalah adanya perbedaan nomenklatur perangkat daerah setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan Perda Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016, serta perlunya penyesuaian tarif retribusi sesuai indeks harga dan perkembangan perekonomian. Beberapa perubahan nomenklatur perangkat daerah meliputi Dinas Pendapatan menjadi Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menjadi Dinas Perhubungan; Dinas Pertanian menjadi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; Dinas Pekerjaan Umum menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan menjadi Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan. Perubahan juga mencakup penyesuaian perangkat daerah yang mengelola objek retribusi dan peralihan pengelolaan beberapa objek retribusi ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat. Ketentuan substansial dalam peraturan ini adalah perubahan pada Lampiran I hingga Lampiran VI yang mengatur struktur dan besaran tarif retribusi untuk pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir dan/atau pertokoan, terminal, tempat khusus parkir, rumah potong hewan, dan penjualan produksi usaha daerah.
di desktop Anda.