Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2015

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Pertahanan melalui sistem pengendalian gratifikasi. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di lingkungan Kementerian Pertahanan, yang bertanggung jawab atas penerimaan, penolakan, dan pelaporan gratifikasi. Pegawai Kemhan diwajibkan melaporkan gratifikasi yang diterima, kecuali dalam kondisi tertentu seperti pemberian karena hubungan keluarga atau dalam acara resmi. UPG bertugas menelaah laporan gratifikasi dan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pembiayaan pengendalian gratifikasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Pertahanan.

• Setiap Pegawai Kemhan yang menerima, memberi, dan/atau tidak melaporkan Gratifikasi kepada UPG dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.