Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 160/PMK.07/2016

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.07/2016 ini ditetapkan untuk mengatur pedoman umum dan rincian dana proyek pemerintah daerah dan desentralisasi menurut provinsi/kabupaten/kota untuk tahun anggaran 2016. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk menetapkan alokasi dana yang bersumber dari APBN sebagai insentif kepada daerah-daerah yang menjadi percontohan proyek pemerintah daerah dan desentralisasi. Dana ini dikenal sebagai Dana P2D2. Peraturan ini juga mengatur tentang verifikasi keluaran Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2015 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang menjadi dasar penetapan daerah penerima Dana P2D2. Dana P2D2 dialokasikan untuk mendukung kegiatan nonfisik di bidang infrastruktur seperti jalan, irigasi, air minum, dan sanitasi. Penyaluran dana dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah dan harus dianggarkan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2016. Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mencatat dan melaporkan penyesuaian dana ini dalam Laporan Realisasi APBD.