Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 76 Tahun 2014 bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor transportasi melalui penilaian kinerja unit pelayanan publik di lingkungan Kementerian Perhubungan. Kebijakan ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Penilaian dilakukan setiap dua tahun sekali oleh tim penilai yang terdiri dari pejabat Kementerian Perhubungan, akademisi, dan pemangku kepentingan terkait. Unit pelayanan yang dinilai meliputi kelompok pelayanan administratif dan jasa. Penilaian didasarkan pada kriteria seperti visi misi, standar pelayanan, sistem dan prosedur, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, penanganan pengaduan, indeks kepuasan masyarakat, sistem informasi, dan produktivitas. Unit pelayanan yang memenuhi kriteria berhak menerima penghargaan dengan kategori Prima Utama, Prima Madya, atau Prima Pratama.
di desktop Anda.