Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sabang Nomor 1 Tahun 2016

Qanun Kota Sabang ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.

Qanun Kota Sabang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2015 menetapkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBK.

Latar Belakang dan Tujuan:

Qanun ini dibentuk untuk memenuhi kewajiban Walikota dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBK kepada Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Kota, dan masyarakat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Ketentuan Substansial:

Qanun ini mengatur mengenai:

1. Laporan Keuangan: Memuat Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Laporan Realisasi Anggaran: Merinci pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan pembiayaan daerah.
3. Neraca: Menyajikan informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas daerah.
4. Laporan Arus Kas: Menyajikan informasi mengenai arus kas dari aktivitas operasi, investasi non-keuangan, pendanaan, dan transitoris.
5. Catatan atas Laporan Keuangan: Memuat informasi kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
6. Lampiran Laporan Keuangan: Berisi rincian lebih lanjut dari laporan-laporan keuangan, termasuk ringkasan laporan realisasi anggaran, rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah, daftar pegawai, daftar piutang daerah, daftar penyertaan modal, daftar aset tetap, dan daftar dana cadangan.

Walikota berwenang menetapkan Peraturan Walikota untuk menjabarkan lebih lanjut pertanggungjawaban pelaksanaan APBK.

(-)

(-)