Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.08/2012

Peraturan Menteri Keuangan ini bertujuan untuk mengatur penerbitan dan penjualan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan cara bookbuilding di pasar perdana dalam negeri. Latar belakang kebijakan ini adalah untuk menyesuaikan dengan perubahan peraturan terkait pengadaan barang/jasa pemerintah yang mempengaruhi pengaturan penerbitan dan penjualan SBSN. Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup pembagian kewenangan antara pemerintah dan perusahaan penerbit SBSN, serta penunjukan agen penjual dan konsultan hukum melalui proses seleksi. Peraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban pihak yang terlibat dalam pembelian SBSN, termasuk persyaratan bagi agen penjual dan konsultan hukum, serta tata cara pemesanan pembelian SBSN.

• 1. Agen Penjual yang tidak melunasi kewajibannya sampai batas akhir tanggal Setelmen dikenakan sanksi berupa pelaporan kepada otoritas pasar modal dan larangan menjadi agen penjual dalam penerbitan SBSN berikutnya selama 3 kali berturut-turut.