Peraturan Daerah ini mengatur pengelolaan barang milik daerah Kota Tidore Kepulauan. Pengelolaan ini mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah yang berpedoman pada standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah serta standarisasi harga. Pengadaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil, dan akuntabel. Peraturan ini juga mengatur penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran barang milik daerah, serta penggunaan barang milik daerah untuk tugas pokok dan fungsi SKPD. Pemanfaatan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk tugas pokok dan fungsi dapat dilakukan melalui sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah, dan bangun serah guna. Pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah menjadi kewajiban pengelola dan pengguna barang. Penilaian barang milik daerah dilakukan untuk penyusunan neraca daerah, pemanfaatan, dan pemindahtanganan. Penghapusan barang milik daerah dilakukan jika barang sudah tidak dapat digunakan atau dipindahtangankan. Pemindahtanganan barang milik daerah dapat berupa penjualan, tukar menukar, hibah, atau penyertaan modal pemerintah daerah. Penatausahaan barang milik daerah meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pengelolaan barang daerah dilakukan oleh Walikota dan aparat pengawas fungsional. Sengketa barang daerah diselesaikan melalui musyawarah atau upaya hukum. Kerugian daerah akibat kelalaian atau pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi.
di desktop Anda.