Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2023

(-)

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara ini mengatur tentang peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang keamanan siber dan sandi. Latar belakangnya adalah peran pemerintah dalam melindungi kepentingan umum dari gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik. Tujuannya adalah mewujudkan SDM yang profesional, tepercaya, bertanggung jawab, dan berdaya saing di bidang keamanan siber dan sandi.

Ketentuan substansial mencakup tanggung jawab setiap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk melakukan peningkatan kapasitas SDM, meliputi penyediaan SDM, peningkatan kompetensi, sertifikasi kompetensi, alih teknologi dan alih keahlian, serta peningkatan budaya kesadaran keamanan informasi. Khusus untuk Penyelenggara Infrastruktur Informasi Vital (IIV), terdapat kewajiban minimal dalam peningkatan kompetensi/sertifikasi, alih teknologi/keahlian, dan peningkatan kesadaran keamanan informasi. Kementerian atau Lembaga bertanggung jawab mengoordinasikan peningkatan kapasitas SDM di sektornya, sementara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bertanggung jawab secara nasional.

Peningkatan kompetensi dilaksanakan melalui pendidikan formal dan nonformal berdasarkan standar kompetensi yang berlaku. Sertifikasi kompetensi menjadi mekanisme pengakuan kompetensi SDM, diperoleh melalui uji kompetensi oleh lembaga sertifikasi profesi yang teregister atau instansi pembina bagi ASN. Penggunaan tenaga kerja asing wajib didampingi tenaga kerja Indonesia untuk alih teknologi dan keahlian. PSE wajib melaksanakan peningkatan budaya kesadaran keamanan informasi secara terencana dan berkelanjutan, dengan sasaran SDM, pimpinan PSE, dan pengguna sistem elektronik.

(-)

(-)