Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24 Tahun 2023

(-)

Peraturan Menteri Perindustrian ini mengatur tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) di lingkungan Kementerian Perindustrian. Latar belakangnya adalah untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian dalam mencapai tujuan organisasi melalui pengelolaan risiko yang sistematis berdasarkan sistem pengendalian intern pemerintah. Tujuannya adalah meningkatkan pencapaian sasaran Pembangunan Nasional, kualitas tata kelola, dan efektivitas sistem pengendalian intern serta inovasi pelayanan publik.

Kebijakan MRPN mencakup Struktur MRPN, Kerangka Kerja MRPN, strategi pembangunan Budaya Risiko, Proses MRPN, Sistem Informasi MRPN, dan anggaran MRPN. Struktur MRPN menggunakan pendekatan model tiga lini, terdiri dari Unit Pemilik Risiko (lini pertama), Unit Manajemen Risiko (lini kedua), dan Unit Pengawasan Manajemen Risiko (lini ketiga). Unit Pemilik Risiko terdiri dari Pemilik Risiko (Menteri, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan, Kepala Biro, Kepala Pusat, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Inspektur, Sekretaris Direktorat Jenderal, Direktur, Sekretaris Badan, dan Kepala UPT) dan Pengelola Risiko.

Kerangka Kerja MRPN terdiri atas kepemimpinan dan komitmen, integrasi, desain, implementasi, evaluasi, dan perbaikan. Strategi pembangunan Budaya Risiko diwujudkan dalam kepemimpinan risiko, pelaksanaan proses bisnis yang memperhatikan tata kelola risiko, transparansi informasi risiko, program pelatihan MRPN, kejelasan tugas dan alokasi sumber daya, penghargaan terhadap pengambilan risiko yang tepat, dan ketersediaan informasi risiko yang tepat. Proses MRPN meliputi penetapan konteks, penilaian risiko, respons risiko, pemantauan dan reviu, komunikasi dan konsultasi, serta pencatatan dan pelaporan. Sistem Informasi MRPN dimanfaatkan untuk strategi pembangunan Budaya Risiko, menjaga konsistensi penerapan kebijakan MRPN, menjaga kualitas data terkait risiko, dan mempercepat proses pelaporan. Anggaran MRPN dialokasikan dan disediakan oleh Pemilik Risiko untuk kegiatan administrasi, penyusunan dan implementasi rencana tindak pengendalian, pemantauan, informasi dan komunikasi, koordinasi dan konsultasi, sosialisasi, bimbingan, dan pelatihan, serta evaluasi.

(-)

(-)