Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 96 Tahun 2019

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini bertujuan untuk memberikan jaminan dan akses dokumen kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan, seperti korban bencana alam, bencana sosial, orang terlantar, dan komunitas terpencil. Hal ini dilakukan melalui pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan yang disesuaikan dengan perkembangan peraturan dan kebutuhan hukum.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan. Disdukcapil Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas pelaksanaan di lapangan, sementara koordinasi dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk bencana skala nasional. Penduduk rentan yang diatur meliputi korban bencana alam, bencana sosial, orang terlantar, dan komunitas terpencil. Hak dan kewajiban subjek hukum termasuk kewajiban melaporkan data kependudukan dan mendapatkan dokumen kependudukan yang sah.